Medianusantara.site, KUALA LUMPUR — Pemerintah Malaysia mulai menerapkan kebijakan penghematan belanja negara atau “mengencangkan ikat pinggang” untuk mengantisipasi dampak ketegangan geopolitik terhadap perekonomian nasional.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pemerintah mengambil langkah awal penghematan dalam pengeluaran negara.
“Pemerintah melaksanakan langkah awal penghematan dalam belanja negara,” kata Anwar dalam keterangan kepada media di Kuala Lumpur, Kamis (12/3/2026), dilansir Sputnik.
Langkah penghematan tersebut antara lain meniadakan gelar griya (open house) Idulfitri yang biasanya digelar kementerian, lembaga pemerintah, serta perusahaan milik negara atau Government-Linked Company (GLC).
Selain itu, pemerintah juga membatasi perjalanan luar negeri anggota kabinet sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
Anwar menjelaskan konflik yang memanas di Asia Barat mulai berdampak pada perekonomian global melalui gangguan rantai pasok energi serta kenaikan harga minyak dunia yang memicu ketidakpastian pasar.
Sebagai negara dengan ekonomi perdagangan terbuka, Malaysia dinilai tidak terlepas dari dampak tersebut, termasuk potensi kenaikan biaya transportasi, tekanan terhadap harga barang, serta tantangan terhadap stabilitas ekonomi.
Meski demikian, pemerintah Malaysia memutuskan tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) RON 95 pada level 1,99 ringgit per liter di tengah kenaikan harga minyak global guna melindungi daya beli masyarakat.
Anwar menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik global dan menyiapkan langkah tambahan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
Langkah penghematan juga mulai dipertimbangkan oleh beberapa negara lain di Asia Tenggara.
Pemerintah Vietnam mendorong efisiensi belanja negara dengan membatasi perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta pengeluaran operasional lembaga pemerintah guna menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.
Sementara itu, Thailand juga mengkaji pengetatan anggaran pada sejumlah program nonprioritas sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia.
Pemerintah Thailand menilai kebijakan penghematan diperlukan untuk menjaga ruang fiskal sekaligus memastikan anggaran negara tetap difokuskan pada program pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Leave a Reply