Ketua DPRD Salatiga Soroti Potensi Kebocoran Pajak Hotel dan Restoran

Medianusantara.site, SALATIGA — Kebijakan efisiensi anggaran dan transfer dana dari pemerintah pusat membuat daerah dituntut lebih mandiri dalam menggali pendapatan. Di Kota Salatiga, Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum tergarap maksimal.

Menurut Dance, potensi besar justru berada di sektor hotel, restoran, hingga pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum optimal.

“Bukan hanya soal pengelolaan, tetapi bagaimana meningkatkan pendapatan daerah. Potensi paling tinggi ada di sektor hotel dan restoran yang saat ini sedang ramai,” kata Dance, Kamis (21/5/2026).

Dia menilai pengawasan pajak terhadap pelaku usaha masih lemah sehingga potensi kebocoran setoran pajak masih mungkin terjadi.

Dance mencontohkan ada usaha kuliner yang hanya membayar pajak sekitar Rp2,5 juta per tahun, padahal omzet hariannya diperkirakan mencapai Rp3 juta.

“Kalau omzet per hari Rp3 juta, tentu potensi pajaknya besar. Tapi ada yang setahun hanya bayar Rp2,5 juta,” ujarnya.

DPRD Dorong Digitalisasi Pajak dan Optimalisasi Aset

Menurut Dance, lemahnya monitoring membuka peluang adanya pelaku usaha yang memungut pajak dari konsumen, tetapi tidak menyetorkannya secara penuh kepada pemerintah daerah.

“Pajak dipungut dari konsumen, tetapi tidak semuanya disetor. Ini yang perlu diawasi,” tegasnya.

Untuk menekan potensi kebocoran, Dance mendorong penerapan sistem digitalisasi pajak di sektor usaha potensial seperti hotel, restoran, dan tempat kuliner.

“Kalau perlu dipasang sistem digital supaya lebih transparan dan pendapatan daerah bisa meningkat,” katanya.

Selain sektor pajak, Dance juga menyoroti banyaknya aset milik pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dia menyebut masih ada aset daerah yang mangkrak, termasuk yang berada di luar kota.

“Aset yang pasif harus diaktifkan. Kalau memang tidak produktif dan berada di luar kota, bisa dipertimbangkan untuk dijual,” jelasnya.

Dia menambahkan DPRD akan mendorong pendataan ulang aset daerah bersama BPKPD dan pihak perbankan agar aset yang terbengkalai dapat segera dievaluasi dan dimanfaatkan.

“Pendapatan daerah sebenarnya sudah cukup banyak, tetapi masih jauh dari potensi yang seharusnya bisa dicapai,” tandasnya.