Buruh Jateng Desak Prabowo Hentikan MBG dan KDMP, Tolak Pertamax Naik

Buruh Jateng Desak Prabowo Hentikan MBG dan KDMP, Tolak Pertamax Naik
Suasana saat massa GERAM-ARPI audiensi dengan pejabat di lantai 4 kompleks Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Rabu (24/6/2026). (Daerah/Adhik Kurniawan)

Medianusantara.site, SEMARANG — Massa buruh di Jawa Tengah (Jateng) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat–Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (GERAM-ARPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Mereka juga meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter.

Aspirasi tersebut disampaikan GERAM-ARPI saat audiensi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di lantai 4 kompleks Kantor Gubernur Jateng, Rabu (24/6/2026).

“Stop MBG. Stop KDMP. Batalkan kenaikan BBM non subsidi jenis Pertamax,” pinta Koordinator Aksi GERAM-ARPI, Dani Eko Wiyono, saat audiensi.

Menurut Dani, program MBG dinilai belum tepat sasaran karena penerimanya tidak seluruhnya berasal dari kelompok yang membutuhkan. Sementara itu, KDMP disebut belum memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

“MBG buat sejahterahkan rakyat, malah rakyatnya tidak sejahtera. Bergizinya malah ke pengusaha. KDMP? Jadi ajang baru warah korupsi,” nilainya.

Soroti Dampak Kenaikan Pertamax

Dani juga menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, masyarakat disebut masih menghadapi persoalan ketersediaan BBM subsidi di sejumlah wilayah.

“Pertalite memang tak naik, tapi bisa pastikan tak akan langka? Fakta riil lapangan kerab habis tiba-tiba,” bebernya.

Selain menyampaikan kritik terhadap program pemerintah pusat, GERAM-ARPI juga meminta agar kebijakan yang menyangkut kebutuhan masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi warga.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jateng, Iwanuddin Iskandar, mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kalangan buruh akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Kami sambut baik. Kami akan kaji nanti,” kata Iwanuddin.

Leave a Reply