Medianusantara.site, SEMARANG — Sebanyak 36.000 dari total lebih dari 100.000 guru madrasah negeri maupun swasta di Jawa Tengah (Jateng) masih mengajar dengan honor minim tanpa tunjangan profesi pada 2026. Puluhan ribu pengajar di 35 kabupaten/kota itu belum mendapatkan sertifikasi Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jateng, Saiful Mujab, mengungkapkan kuota sertifikasi yang disediakan pemerintah saat ini sebanyak 40.000. Pihaknya berharap ada keberpihakan kepada 36.000 guru madrasah di provinsinya.
“Karena [sertifikasi] salah satu upaya menyejahterakan guru. Jadi kita akan upayakan itu,” kata Saiful kepada Espos, Sabtu (10/10/2026).
Dampak belum adanya sertifikasi bagi 36.000 guru tersebut, terang Saiful, mereka hanya mendapatkan upah berupa honor atau gaji mengajar. Nominalnya beragam, bergantung pada masing-masing lembaga, tetapi mayoritas relatif kecil atau hanya ratusan ribu rupiah.
“Guru swasta hanya honor, kalau negeri, gaji saja. Dampaknya apa? Tentu memengaruhi pembelajaran. Karena kalau sudah sertifikasi, artinya mendapat perhatian pemerintah, bisa memberikan motivasi, mutu mengajar naik,” ucapnya.
Terpisah, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, mengatakan keberadaan guru agama memiliki peran penting dalam membangun pendidikan dan karakter masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan para pendidik keagamaan perlu terus diperkuat.
Gus Yasin menyatakan selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng telah memberikan perhatian melalui pemberian insentif kepada guru agama. Namun, jumlah penerima masih belum mencakup seluruh tenaga pendidik keagamaan yang ada.
“Yang sudah kita kasih dari Pemprov itu sekitar 230 ribu guru [per Juni 2026]. Tetapi masih ada yang belum menerima. Dari Madin [Madrasah Diniyah] saja informasinya masih ada sekitar 50.000 sampai 70.000 guru, itu belum termasuk TPQ [Taman Pendidikan Al-Qur’an] yang jumlahnya biasanya lebih banyak lagi,” kata Gus Yasin dalam keterangannya.
Melalui program insentif dari pemerintah pusat, Gus Yasin menyatakan Pemprov Jateng siap mendukung melalui penyediaan data penerima. Data tersebut nantinya akan disinkronkan bersama Kemenag Jateng agar bantuan benar-benar menyasar guru yang membutuhkan.
“Kami siap menyajikan data. Tentu akan bekerja sama dengan Kanwil karena data ini ada di bawah Kanwil, supaya nanti ketepatan kesejahteraan para guru agama ini bisa terwujud,” jelasnya.
Leave a Reply