LBH Semarang Kritik Denda Rp30 Juta untuk Persijap soal Spanduk Karhutla

LBH Semarang Kritik Denda Rp30 Juta untuk Persijap soal Spanduk Karhutla
Tangkapan layar suporter Persijap membentangkan spanduk untuk menyuarakan peristiwa karhutla. (Instagram @banaspati.id)

Medianusantara.site, SEMARANG — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengkritik keputusan Komite Disiplin (Komdis) PSSI yang menjatuhkan denda Rp30 juta kepada Persijap Jepara. Sanksi tersebut diberikan setelah suporter Persijap membentangkan spanduk berisi pesan kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia saat pertandingan melawan Garudayaksa FC di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (7/11/2026).

LBH Semarang menilai sanksi tersebut berpotensi membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, termasuk suporter sepak bola. Aksi membentangkan spanduk yang menyuarakan persoalan lingkungan, menurut mereka, seharusnya dipandang sebagai bentuk penyampaian pendapat, bukan pelanggaran yang berujung sanksi.

“Sanksi Komdis PSSI memperlihatkan secara gamblang kemunduran demokrasi serta penyempitan ruang sipil. Aksi yang dilakukan oleh rakyat, termasuk suporter sepakbola merupakan hak konstitusional warga negara dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945,” ucap Asisten Pengabdi Bantuan Hukum Bidang Sipil Politik LBH Semarang, M Rizieq Aditya R kepada Espos, Senin (16/11/2026).

Menurut Rizieq, penggunaan Pasal 70 Kode Disiplin PSSI Tahun 2025 untuk menjerat aksi suporter Persijap juga dinilai bertentangan dengan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kovenan tersebut telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Dia menambahkan aksi suporter itu merupakan bentuk partisipasi publik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kritik yang disampaikan melalui tribun stadion dinilai sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap persoalan karhutla yang terus berulang.

“Sepak bola tidak pernah lahir di ruang hampa, melainkan selalu tumbuh sebagai ruang perlawanan rakyat atas segala bentuk pembungkaman dan ketidakadilan. Aksi bentang spanduk oleh Persijap Jepara justru menunjukan bahwa suporter Persijap Jepara sedang memperjuangkan lingkungan hidup,” tegas Rizieq.

LBH Semarang juga menilai penyamaan kemarahan publik atas bencana ekologis dengan ujaran kebencian dapat mencederai semangat perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup atau Anti-SLAPP. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Atas persoalan tersebut, LBH Semarang mendesak PSSI mencabut sanksi terhadap Persijap Jepara dan tidak lagi membatasi ruang ekspresi suporter sepak bola. Mereka juga meminta Ketua Komnas HAM menindak tegas Komdis PSSI yang dinilai telah melanggar hak suporter Persijap dalam menyampaikan pendapat.

“Dalam standar hukum nasional maupun internasional, pembatasan kebebasan berpendapat hanya dibenarkan secara ketat apabila menyasar hasutan kebencian berbasis SARA, diskriminasi, atau ajakan kekerasan. Sedangkan aksi oleh suporter Persijap Jepara sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur tersebut,” imbuh Rizieq.

Surat Komdis PSSI yang menjatuhkan denda kepada Persijap Jepara terbit pada 10 November 2026. Dalam surat tersebut dijelaskan Laskar Kalinyamat melanggar Kode Disiplin PSSI Tahun 2025 karena terdapat spanduk ujaran kebencian di Tribun Selatan dan Tribun Timur yang dipasang suporter Persijap Jepara.

Sanksi tersebut merujuk Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) juncto Lampiran 1 Nomor 5 Kode Disiplin PSSI Tahun 2025. Komdis juga memperingatkan pengulangan pelanggaran serupa dapat berakibat pada hukuman yang lebih berat.

“Terhadap keputusan ini tidak dapat diajukan banding sesuai dengan Pasal 117 Kode Disiplin PSSI,” bunyi surat tersebut yang ditanda tangani Ketua Komite Komdis PSSI Umar Husin.

Banaspati Sebut Spanduk Bentuk Kepedulian terhadap Karhutla

Barisan Suporter Persijap Sejati (Banaspati) turut angkat suara mengenai sanksi denda dari Komdis PSSI tersebut. Mereka menyatakan pembentangan spanduk bertuliskan “No Forest, No Future Fuck Greed, All Eyes on Karhutla” merupakan bentuk kepedulian suporter terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia, mulai Kalimantan hingga Papua.

Banaspati menegaskan pesan dalam spanduk itu tidak ditujukan kepada individu, politisi, maupun kelompok tertentu. Mereka menganggap tribun stadion sebagai ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan sosial, kemanusiaan, dan lingkungan.

“Kami hanya menuntut keadilan alam agar kembali seperti yang semestinya. Hutan terjaga, masyarakat adat tidak tersisih, serta satwa dan manusia tidak mengalami kepunahan massal. Kemenkes mencatat total kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat Karhutla mencapai 401.586 kasus,” tulis keteragan resmi Banaspati melalui akun Instagram.

Banaspati menyayangkan sanksi yang dijatuhkan kepada Persijap Jepara akibat pembentangan spanduk tersebut. Mereka menegaskan aksi itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak karhutla dan kondisi lingkungan hidup.

Leave a Reply