Medianusantara.site, SRAGEN — Tahun 2027 diprediksi menjadi periode berat bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen. Hal ini menyusul kewajiban memenuhi ketentuan Undang-Undang Hubungan Pusat dan Daerah yang mengamanatkan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.
Hingga 2026, porsi belanja pegawai Sragen masih berada di angka 37% sehingga harus dipangkas 7% pada 2027 mendatang.
Penjelasan tersebut diungkapkan Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, di hadapan para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sragen baru-baru ini. Ia menegaskan ketentuan tersebut wajib dipatuhi seluruh pemerintah daerah.
“Kami memiliki kabar yang tidak cukup baik karena beban atau biaya belanja kepegawaian di Sragen pada 2026 ini berada di 37%. Artinya harus dipangkas 7% atau setara dengan Rp150 miliar. Ini seperti pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) di 2026 yang mencapai Rp259 miliar. Kalau dana TKD Sragen tidak dipangkas maka skema anggaran di 2027 untuk belanja pegawai masih tercukupi,” jelas Sigit.
Dengan pemangkasan tersebut, Bupati mengaku kesulitan mencari skema ideal dalam penyelenggaraan belanja pegawai. Ia berharap ada tambahan dana TKD dari pemerintah pusat agar kondisi APBD Sragen tetap aman. Jika tidak ada tambahan, Pemkab harus menempuh kebijakan lain.
Dilema Anggaran dan Upaya Jaga Kesejahteraan ASN
Sigit menyebut kebijakan alternatif diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, upaya tersebut tidak mudah karena Pemkab harus mengejar tambahan sekitar Rp150 miliar dalam satu tahun, sementara PAD Sragen saat ini berada di kisaran Rp500 miliar.
Untuk meningkatkan PAD, Pemkab tidak akan menaikkan pajak dan retribusi, melainkan fokus pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan.
“Hitung-hitungan di BPKPD [Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah] masih cukup sulit untuk mengejar PAD. BPKD sedang mensimulasikan 3-4 kebijakan untuk memenuhi Rp150 miliar tersebut, mulai dari kebijakan yang ekstrem sampai kebijakan yang lunak,” jelas dia.
Sigit menegaskan, sejumlah daerah lain memilih kebijakan yang berdampak langsung pada kepegawaian. Namun, dirinya berupaya kuat menghindari langkah pemberhentian ASN.
“Ikhtiar itu saya lakukan karena saya ingat tagihan bank para ASN, saya ingat keluarga ASN. Kemungkinan dikurangi maka dikurangi yang tidak mengganggu perekonomian para ASN. Kondisi keuangan ini saya sampaikan supaya para ASN memiliki pemahaman yang sama. Jadi mohon dukungan semua untuk menyelesaikan situasi yang tidak diharapkan ini, sembari tetap mengabdi yang terbaik untuk Sragen,” pinta Bupati.
Selain itu, Sigit juga meminta dukungan agar program-program strategis nasional di Sragen berjalan optimal, seperti program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini telah memiliki 90 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menambahkan, program koperasi merah putih diharapkan berjalan maksimal. Sementara itu, program sekolah rakyat ditargetkan selesai pada Juli mendatang untuk menampung 1.000 siswa dari keluarga kurang mampu.
Leave a Reply