Medianusantara.site, MADIUN — Di sebuah kedai kopi bernama Mucoffe Kota Madiun, ratusan orang berduyun-duyun datang menonton film dokumenter bertajuk Pesta Babi, Sabtu (16/5/2026) malam. Sejak pemutaran dimulai hingga diskusi berakhir, lokasi tampak penuh sesak dipenuhi penonton.
Di beberapa tempat, Film garapan Dandhy Dwi Laksono bersama Cypri Paju Dale yang dirilis bulan Maret 2026 lalu itu sempat menuai polemik hingga dibubarkan aparat. Di Madiun, kejadian itu tersebut justru memicu rasa penasaran untuk menyaksikan langsung isi film dokumenter tersebut.
Film dokumenter dengan judul lengkap Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita itu memiliki berdurasi 72 menit. Sepanjang film, warga asli Papua menyuarakan persoalan perampasan ruang hidup masyarakat adat di Papua akibat ekspansi hutan untuk berbagai proyek besar dan aktivitas korporasi yang merusak lingkungan.
Salah satu penonton, Muh. Kanzul Arfan mengaku alur film yang diputar itu berfokus pada perjuangan masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, Papua Selatan yang terus bertahan di tengah konflik agraria akibat pembukaan lahan skala besar yang disebut mengancam hutan adat, sumber pangan, hingga kearifan lokal masyarakat setempat.
“Film ini menunjukan alih fungsi lahan bukan hanya sekadar menebang pohon, tetapi menggambarkan bagaimana kerusakan lingkungan berbanding lurus dengan terancamnya keberlangsungan hidup masyarakat Papua,” ujarnya usai menonton film.
Arfan menyebut, dibubarkannya pemutaran film dokumenter itu di sejumlah tempat menciderai semangat demokrasi yang sudah dibangun lebih dari 25 tahun terakhir. Ia menambahkan, sikap yang semestinya ditempuh pemangku kebijakan dalam menyikapi sebuah film adalah membuka ruang dialog seluas-luasnya agar keberimbangan infomasi dapat tersampaikan.
“Pesan yang disampaikan pembuat film sangat jelas, dan seharusnya pemerintah menyikapi sebagai pengetahuan serta membuka ruang dialog seluas-luasnya,” tuturnya.
Tak hanya pemutaran film, para penonton juga diajak mendiskusikan isi dari film tersebut. Di sesi ini, penonton juga turut mengkritisi isu lingkungan, masyarakat adat, hingga dampak pembangunan terhadap kehidupan warga di Papua yang diangkat.
Akademisi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Kampus Magetan, Muhammad Danu Winata, menilai film dokumenter seperti Pesta Babi penting sebagai ruang dialog publik di tengah pro dan kontra yang muncul akibat pembukaan lahan untuk proyek nasional. Menurutnya, setiap proyek pembangunan pasti memiliki konsekuensi sosial sehingga pemerintah perlu membuka ruang komunikasi seluas-luasnya kepada masyarakat.
“Film ini membuka ruang diskusi yang sangat baik. Banyak yang pro, banyak juga yang kontra. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat lokal yang terdampak pembangunan itu didengar suaranya,” ungkapnya usai memantik diskusi.
Ia menilai, narasi perlawanan terhadap pemerintah yang muncul setelah rilisnya film ini adalah kekeliruan yang harus diluruskan. Menurutnya, film dokumenter terkhusus Pesta Babi yang baru saja diputar merupakan karya seni yang menggambarkan realitas dari sudut pandang masyarakat dan pembuat film.
Dan pemerintah, sudah seharusnya memberi jaminan ruang dialog dibuka selebar-lebarnya terhadap pendapat warga negara Indonesia dan dipertegas dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra yang menjamin penayangan film seharusnya dikritisi.
“Alangkah baiknya disikapi secara terbuka, tidak langsung ditolak mentah-mentah, toh Menteri Yusril kemarin bilang ‘tonton, kritisi’. Film ini justru bisa menjadi bahan refleksi bersama, masyarakat punya hak untuk menyampaikan pandangan karena mereka juga warga negara yang harus didengar,” pungkasnya.
Leave a Reply