Medianusantara.site, BOYOLALI — Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) bahan bangunan untuk proyek fisik Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Boyolali telah selesai. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menargetkan proses pelelangan dapat tayang pada Juni 2026 sehingga pekerjaan fisik mulai berjalan pada Juli 2026.
Sebelumnya, sejumlah proyek pembangunan fisik mengalami keterlambatan akibat kenaikan harga bahan bangunan, terutama produk turunan minyak bumi yang menyebabkan penyesuaian SHS harus dilakukan terlebih dahulu.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali, Ahmad Gojali, mengatakan saat ini proses administrasi telah memasuki tahap akhir sebelum lelang diumumkan.
“Saat ini tahapnya masuk di BKD [Badan Keuangan Daerah]. Kalau rencana pekan ini masuk ULP, tinggal menunggu review dari Inspektorat dan ULP baru tayang. Insyaallah bulan Juni sudah tayang lelang,” kata Gojali saat ditemui Espos di Kantor Bupati Boyolali, Kamis (11/6/2026).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Boyolali, Yulius Bagus Triyanto, mengatakan seluruh proyek fisik ditargetkan mulai dikerjakan pada Juli 2026, terutama proyek yang masuk kategori Proyek Strategis Daerah (PSD).
“Jadi Juli mulai pengerjaan, hampir semuanya proyek pembangunan fisik, utamanya yang PSD atau proyek strategis daerah, itu kami utamakan,” ujarnya.
Menurut Yulius, Juli menjadi batas maksimal dimulainya pekerjaan konstruksi. Jika melewati jadwal tersebut, proyek berisiko tidak selesai tepat waktu karena rata-rata membutuhkan waktu pengerjaan sekitar lima bulan.
“Juli adalah batas maksimal proyek harus berjalan. Kalau lebih dari itu akan berpotensi gagal karena masa pengerjaannya sudah lewat,” jelasnya.
Harga Material Jadi Kendala
Yulius mengungkapkan keterlambatan sebelumnya dipicu lonjakan harga material konstruksi yang mencapai empat kali lipat dan bertahan dalam waktu cukup lama.
Karena itu, pemerintah harus melakukan survei ulang harga bahan bangunan sebagai dasar penyusunan SHS baru.
“Teman-teman survei harga, lalu direview Inspektorat. Hasil review disampaikan ke TAPD, kemudian BKD yang membuat SHS baru,” katanya.
Pemkab Boyolali telah menetapkan 10 proyek strategis daerah melalui Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 100.3.3.2/88 Tahun 2026 tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Boyolali.
Seluruh proyek tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali dengan total nilai mencapai Rp67.844.400.000.
Berikut 10 proyek strategis Kabupaten Boyolali Tahun 2026:
- Pembangunan Pasar Karanggede
Rp26,575 miliar - Pembangunan Puskesmas Juwangi
Rp13,034 miliar - Pemeliharaan Berkala Jalan Bangak–Sambi
Rp7,5 miliar - Penataan Jalan Pandanaran
Rp7,5 miliar - Peningkatan Jalan Tegalgiri–Kepoh
Rp5 miliar - Revitalisasi RTH Area Kridanggo
Rp2,95 miliar - Pengembangan Lingkungan RTH Simpang Siaga (lanjutan)
Rp2,45 miliar - Pembangunan Blok Sampah
Rp1,075 miliar - Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bomati
Rp1 miliar - Rehabilitasi Ruang Kelas SMP
Rp760 juta
Dengan selesainya proses penyusunan SHS dan dimulainya tahapan lelang, Pemkab Boyolali berharap seluruh proyek strategis dapat berjalan sesuai jadwal dan selesai tepat waktu.
Ke-10 proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan ruang terbuka hijau yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Leave a Reply