Basuki Hadimuljono Bicara Kesiapan IKN: Infrastruktur, Investasi hingga Bandara

Medianusantara.site, BALIKPAPAN — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan perkembangan terkini terkait pembangunan infrastruktur hingga realisasi investasi di IKN.

Informasi terkait perkembangan tersebut disampaikan Basuki saat menerima audiensi Bisnis Indonesia Group, yang merupakan bagian dari jejaring Daerah Media Group (SMG), di Kantor Otorita IKN, Kalimantan Timur, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan berlangsung di lantai 5 dalam suasana cair, membahas perkembangan infrastruktur, aktivitas ekonomi, investasi, dan konektivitas kawasan ibu kota baru.

Presiden Direktur Bisnis Indonesia dan Daerah Media Group (SMG), Arif Budisusilo, memasuki ruang audiensi sekitar pukul 14.18 waktu setempat. Audiensi turut dihadiri Direktur Strategis Bisnis Indonesia Maria Yuliana Benyamin.

Dari pihak Otorita IKN, turut hadir Deputi Bidang Perencanaan dan Investasi Sudiro Roi Santoso, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Mia Amalia, serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat Otorita IKN Moh Zamroni.

Berikut petikan wawancara Bisnis Indonesia dan Daerah Media Group dengan Basuki Hadimuljono:

Apa prioritas pembangunan IKN saat ini, terutama terkait kesiapan infrastruktur dasar dan perkantoran?

Jadi memang apa yang kita siapkan ini adalah prasarana dasar pemerintahan, jalan, air minum, listrik, dan juga perkantoran. Semua perkantoran sudah kita siapkan. Ada 16 tower, ditambah empat, jadi 20 tower. Itu belum termasuk Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden. Ini yang untuk pemerintah. Kapasitasnya sekitar 15.000 ASN.

Sekarang yang sedang ada di sini sekitar 1.800-an ASN, ada dari Otorita IKN, Kementerian PU, Kementerian PKP, Kesehatan, Perhubungan, sektor perbankan, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga koperasi.

Kementerian dan lembaga apa yang diprioritaskan pindah ke IKN pada tahap awal?

Kami sudah mengidentifikasi kira-kira 16 kementerian dan lembaga yang prioritas bisa dipindahkan ke sini, yang membantu betul pembangunan IKN. Misalnya, pembebasan lahan masih butuh ATR/BPN, pelepasan kawasan hutan butuh kehutanan. Kemudian, perhubungan juga untuk bandara, kesehatan dan rumah sakit.

Ada 16 kementerian dan lembaga itu sudah kita identifikasi. Sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2025, harusnya sudah mulai bisa dipindahkan sekitar 4.000 ASN sampai tahun 2027-2028. Progresnya sudah ada. Itu yang untuk ASN. Sebenarnya yang swasta pun sekarang sudah mulai masuk.

Bisa dijelaskan peta skema pembiayaan dan sejauh mana minat investasi swasta yang masuk ke IKN?

Kalau pembiayaan pembangunan IKN, ada APBN. Ada 2025 sampai 2028 itu Rp48,8 triliun. Sampai 2024, yang kita bangun ini sekitar Rp90 triliun.

Kemudian ada KPBU. KPBU itu ada Rp134 triliun. Yang disetujui dua dari 13 pemrakarsa. Sebagian sudah tinggal tanda tangan kontraknya.

Saat ini, dari belasan pemrakarsa, yang sudah disetujui pemerintah mencapai sekitar Rp117 triliun dan sebagian tinggal proses tanda tangan kontrak, termasuk untuk pembangunan 109 unit rumah tapak dan 8 tower apartemen.

Untuk swasta sekitar Rp71 triliun. Sekarang sudah ada yang under construction, ada yang membangun hunian dan kantor.

Dukungan hibah internasional berupa bantuan teknologi dan perangkat lunak untuk konsep Smart City dari Amerika Serikat, ADB, serta Korea Selatan.

Dari investasi swasta tersebut, apa saja proyek yang saat ini sudah benar-benar berjalan di lapangan?

[Investasi] swasta sekarang sudah mulai masuk dan under construction. Dari China ada Star Bright Rp1,5 triliun untuk 4 tower hunian dan kantor. Surprise-nya, sudah ada yang memesan 150 unit dari 4 tower itu.

Lalu ada Dian Jaya dari Korea Selatan Rp2,5 triliun, malah mereka mau bangun 21 tower kantor, hotel, dan apartemen. Desainnya gila juga itu.

Kemudian Ayedh Dejem dari UEA dengan investasi Rp4 triliun di lahan 10 hektare, 8 hektare untuk mal dan 2 hektare tanah wakaf yang mereka bikin pas di [dekat] masjid, itu sudah lunas.

Ada Plataran juga yang mau mengelola glamping kita.

Dari dalam negeri, Artha Graha mau bikin Nusantara Park seperti SCBD di lahan 3,8 hektare. Kemarin desain pertamanya sudah ke saya, cuma saya minta hotelnya ditambah karena eman-eman kalau cuma 3 lantai, pasti penuh.

Selain itu, Pak Boy Thohir [bersama Taman Safari] juga tetap committed [membangun Taman Safari] di lahan 70 hektare.

Apa yang sebenarnya paling dibutuhkan para investor agar mereka segera merealisasikan proyeknya?

Kuncinya adalah melengkapi prasarana dasar. Investor akan segera membangun kalau jalan, air, dan listriknya sudah ada. Yang sebelumnya sekadar menunggu, begitu melihat perkembangan, groundbreking, dan prasarana yang jadi, mereka langsung menyiapkan perizinan dan desain.

Tadinya mereka berpikir, “Saya tunggu saja nanti 2028.” Sekarang mereka sudah siap-siap karena sudah yakin 2028 itu akan terjadi.

Di sini kami juga sudah coba menyiapkan Mal Pelayanan Publik. Jadi semua proses perizinan itu terpadu di satu atap, ada teman-teman dari pajak hingga imigrasi.

Itu kalau beliau apa mereka mau bayar tanah, sertifikasinya ke IKN. Nanti kasih surat kuasa pada ke IKN, kami yang ngurus ke BPN. BPN. Jadi mereka enggak mengurusi lagi.

Bagaimana dengan kemudahan perizinan satu atap bagi investor yang berinvestasi di IKN?

Perizinan untuk seluruh kawasan 252.000 hektare ini sekarang sudah [terpusat] di Otorita. Di sini kami punya Mal Pelayanan Publik bersama BKPM, teman-teman dari pajak, imigrasi, jadi prosesnya satu atap.

Bahkan kalau mereka mau urus tanah dan sertifikasinya, tinggal memberikan surat kuasa kepada Otorita IKN, nanti kami yang mengurus ke BPN. Jadi mereka enggak perlu pusing.

Mengenai konektivitas, apa agenda yang paling mendesak? dan bagaimana dengan isu kompetisi antara Bandara IKN dan Bandara Balikpapan?

Yang perlu didorong dari media [salah satunya] bandara. Bandara [IKN] itu panjang runway-nya 3.000 meter dan lebar 45 meter, jadi semua wide-body jet sudah bisa mendarat di sini.

Saya sudah berhubungan dengan Pak Menteri Agama, kalau itu dibuka komersial, saya mau bikin embarkasi haji dan umrah karena dari sini bisa langsung ke Jeddah. Kebutuhan minimal 400 jemaah [per penerbangan] saya kira enggak terlalu susah karena ada [pasar dari] Kalsel, Kaltim, Kaltara, dan Sulawesi Barat.

Ini tidak saling mengeliminasi [dengan Balikpapan], justru menguatkan dan mestinya menjadi hub tiga kota. Investor yang ke sini kan banyak yang membawa private jet.

Mengenai jalan tol, dari total 57 kilometer tinggal 2,8 kilometer [lagi]. Pembebasan lahannya sudah beres, tinggal konstruksi dan programming-nya saja. Kalau tolnya sudah sampai semua, dari bandara ke sini [waktu tempuhnya] cuma 15 [sampai 20] menit.

Sebagus apa pun plan, tapi kalau tidak dieksekusi ya jadi bad plan. Tinggal willingness to do.

Bagaimana dampak pembangunan IKN terhadap aktivitas ekonomi dan UMKM masyarakat sekitar di PPU dan Sepaku?

Sekarang ini belum peak-nya. Sekarang pekerjanya baru sekitar 8.000 orang untuk [pembangunan] yudikatif dan administratif.

Dulu saat peak-nya sempat 27.000 pekerja 3 shift, sampai kos-kosan [warga] pun mahal. Sekarang kos-kosan masih kosong karena pekerja konstruksi kami tempatkan di HPK (Hunian Pekerja Konstruksi) 32 tower.

Memang kita agak slow, tetapi nanti kalau sudah ada huniannya dan pas peak-nya, [jumlah pekerja] akan bisa sampai 20.000 orang dan pasti akan naik lagi.

Lagipula, mobilitas masyarakat saat liburan luar biasa. Waktu libur Natal kemarin ada 385.000 orang datang dalam 5 hari. Omzet UMKM di sini saat event Sabtu-Minggu bisa mencapai Rp40 juta sehari.

Seberapa luas sebenarnya wilayah kewenangan OIKN, dan bagaimana OIKN menjawab kekhawatiran terkait aspek keberlanjutan lingkungan?

Delineasi wilayah kami itu luasnya 252.000 hektare, dengan daratan 205.000 hektare, jadi hampir empat kali lipat DKI Jakarta. Orang banyak yang mengira [kewenangan] kami cuma di KIPP yang 6.000 hektare.

Mengenai lingkungan, dari awal kawasan ini tidak direncanakan seperti kota biasa. Yang pertama dibuat adalah overlay semua peta, termasuk High Conservation Value area. Dari situ ketemu go area dan no-go area.

Makanya ada koridor hijau [dan Jembatan Koridor Satwa di jalan tol dari Tahura ke Teluk Balikpapan] agar ekosistem tidak terfragmentasi. Kalau ekosistem tersegmentasi, enggak ada pertukaran diversity [dan] kualitasnya turun terus.

Lahan ini kan dulunya Eukaliptus (HTI). Sekarang kami bukan [sekadar] reforestasi, tetapi re-wilding atau meliarkan kembali. Tiap dua minggu kami menanam seperti ketapang, durian, buah-buahan, meranti, ulin.

Bagaimana Bapak menegaskan kultur dan komitmen kerja ASN yang berada di IKN?

Saya sudah kumpulkan semua dan saya tegaskan, “saya enggak mau dengar, Jumat nanti, Pak, kami izin pulang.” Enggak ada! Pulang itu ke IKN, kalau ke Jakarta itu pergi [perjalanan dinas].

Jadi sekarang kalau kami yang beragama Islam, yang jamak qasar itu kalau pergi ke Jakarta. Di sini [IKN] enggak boleh jamak qasar karena ini sudah rumahnya.

Bagaimana target jangka panjang penyelesaian IKN hingga tahun 2028 mendatang?

Target kita 2028 insya Allah dedicated [fasilitas untuk] eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu selesai sehingga resmi menjadi Ibu Kota Politik.

Setelah itu lengkap, langkah berikutnya adalah kita menarik investor. Karena investor akan bangun kalau sudah ada jalan, air, dan listrik.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Basuki Hadimuljono Bicara Kesiapan IKN: Infrastruktur, Investasi hingga Bandara Komersial“