Medianusantara.site, SUKOHARJO — Sebanyak 70 nasabah mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Kas Tawangsari, Sukoharjo, dan mantan karyawan bank tersebut, Puryanti. Mereka merasa dirugikan karena tidak bisa mencairkan dana tabungan yang disimpan di bank selama delapan tahun sejak 2018.
Gugatan itu muncul setelah puluhan nasabah tidak bisa mencairkan dana mereka akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Puryanti selama kurun waktu 12 tahun, yakni sejak 2006 hingga 2018.
Saat ini, Puryanti masih menjalani hukuman penjara setelah divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada April 2020.
Para nasabah telah menempuh berbagai cara agar bisa segera mencairkan dana yang disimpan di bank. Mereka telah beraudiensi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi, mulai dari PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Kas Tawangsari, DPRD Jawa Tengah, hingga DPRD Sukoharjo. Karena belum ada perkembangan, mereka akhirnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT BPR BKK Jateng.
Mediasi gugatan perdata tersebut dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo, Senin (9/11/2026). Ada lima pihak yang menjadi tergugat dan turut tergugat dalam perkara tersebut, yakni PT BPR BKK Jateng selaku tergugat I, Puryanti selaku tergugat II, Pemprov Jateng selaku turut tergugat I, Pemkab Sukoharjo selaku turut tergugat II, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng selaku turut tergugat III.
“PT BPR BKK Jateng merupakan BUMD milik Pemprov Jateng dan Pemkab Sukoharjo. Karena itu, klien kami juga menggugat Pemprov Jateng dan Pemkab Sukoharjo. Kami diberi kuasa oleh 70 nasabah,” kata kuasa hukum 70 nasabah, Maria Dhaniandayani.
Tak Sekadar Tindak Pidana Korupsi
Dhani, sapaan akrabnya, menyebut gugatan yang diajukan kliennya bukan semata-mata karena tindak pidana korupsi yang dilakukan Puryanti. Menurut dia, manajemen PT BPR BKK Jateng juga dianggap lalai menerapkan sistem pengendalian internal, termasuk pengawasan terhadap karyawan, perlindungan dana milik nasabah, dan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan.
Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian nyata bagi para nasabah karena mereka tidak bisa mencairkan dana selama delapan tahun.
“Saking lamanya dan berlarut-larut, ada beberapa nasabah yang meninggal dunia. Klien kami dirugikan secara material dan immaterial karena tak bisa mencairkan dana tabungan. Padahal, mereka membutuhkan dana itu untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari,” papar dia.
Lebih lanjut, Dhani menambahkan kliennya menuntut majelis hakim menghukum tergugat I untuk mengembalikan seluruh dana tabungan nasabah senilai Rp3.033.540.852. Mereka juga menuntut pembayaran bunga sebesar 6% per tahun dari total kerugian material sejak 2018 hingga pembayaran lunas.
“Kemudian, membayar ganti rugi immaterial secara tanggung renteng kepada klien kami senilai Rp500 juta. Baik tergugat I maupun tergugat II. Dalam perkara ini, Puryanti masih menjalani hukuman penjara di Lapas Semarang,” ujar dia.
Secara terpisah, Asisten II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Sukoharjo, Suyamto, mengatakan saham PT BPR BKK Jateng dimiliki Pemprov Jateng dan Pemkab Sukoharjo. Dia telah berkoordinasi dengan Biro Perekonomian Setda Jateng untuk mencari solusi bagi para nasabah yang tidak bisa mencairkan dana tabungan.
Suyamto justru mendorong proses hukum melalui PN Sukoharjo untuk merampungkan kasus tersebut.
“Justru kami berharap proses hukum di pengadilan menjadi pijakan dalam menyelesaikan kasus ini. Putusan pengadilan menjadi acuan untuk mengambil langkah selanjutnya dalam perkara ini,” papar dia.
Leave a Reply