Medianusantara.site, JOGJA — Delapan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) masih ditahan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka ditahan setelah ikut dalam aksi unjuk rasa di depan DPRD DIY yang berujung kericuhan pada Selasa (10/11/2026) malam.
Terkait masih ditahannya 8 mahasiswa itu, Serikat Pekerja Gadjah Mada (Sejagad) menuntut kepolisian melepaskannya. Sejagad menilai mahasiswa tersebut tidak terlibat dalam tindak pidana maupun kerusuhan yang terjadi.
Juru Bicara Sejagad, Pratiwi Utami, yang juga dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, mengatakan pihaknya menyampaikan sepuluh tuntutan. Salah satu tuntutan utama adalah meminta pihak-pihak terkait segera membebaskan delapan mahasiswa yang masih ditahan.
“Kami ingin membebaskan, meminta pihak-pihak terkait untuk membebaskan mahasiswa kami karena mereka tidak melakukan tindak pidana,” kata Pratiwi kepada wartawan di Balairung UGM, Rabu (11/11/2026).
Pratiwi menegaskan penyampaian pendapat dan ekspresi politik merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang dalam negara demokrasi. Atas dasar itu, Sejagad mengecam tindakan kekerasan dan penertiban aparat yang dinilai berlebihan terhadap mahasiswa.
Menurut Pratiwi, massa demonstrasi yang berasal dari berbagai elemen telah membubarkan diri secara damai sejak sore hari. Sekitar pukul 19.30 WIB, massa disebut sudah terurai dan meninggalkan lokasi aksi.
Namun, ia menyebut situasi setelah pembubaran tersebut berada di luar kendali massa aksi. Sejumlah mahasiswa justru ditangkap hingga malam dan subuh hari.
Pratiwi juga mengungkapkan beberapa mahasiswa yang berada di lingkungan kampus mengalami intimidasi. Kondisi itu membuat mereka ketakutan dan tidak berani pulang hingga pagi.
Selain penangkapan, Sejagad menyoroti tindakan aparat yang disebut memukul mundur massa hingga ke Bundaran UGM. Pratiwi menilai tindakan tersebut tidak diperlukan dan justru membuat situasi di sekitar kampus semakin tidak kondusif.
Ia turut menyinggung keberadaan Rumah Sakit Panti Rapih di sekitar lokasi. Menurutnya, tindakan aparat tersebut mencerminkan sikap yang tidak ramah terhadap penyampaian aspirasi.
“Menurut kami ini adalah langkah-langkah yang sangat-sangat mencerminkan sikap-sikap yang fobia protes,” katanya.
Minta UGM Menjamin Keamanan Kampus
Selain mendesak pembebasan delapan mahasiswa, Sejagad meminta UGM menjamin keamanan kampus sebagai ruang aman bagi publik. Pratiwi menilai tindakan aparat terhadap mahasiswa merupakan bentuk penekanan terhadap demokrasi, hak asasi manusia, serta hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Ia menambahkan, penertiban oleh aparat, apabila memang diperlukan, harus tetap mengedepankan prinsip kebutuhan (necessity), proporsionalitas, dan pendekatan damai.
Pratiwi menegaskan mahasiswa UGM yang ditahan bukanlah perusuh dan tidak terlibat dalam kerusuhan yang terjadi pada malam demonstrasi tersebut.
“Mahasiswa kami bukan perusuh. Mahasiswa kami tidak terlibat pada aksi kerusuhan apa pun yang dimulai dan dipicu oleh siapa pun tadi malam,” tegasnya.
Berita ini telah tayang di Harianjogja.com dengan judul Delapan Mahasiswa UGM Ditahan di Polda DIY, Sejagad Ajukan 10 Tuntutan
Leave a Reply