Medianusantara.site, JOGJA — Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuka dua posko pengaduan bagi masyarakat pascakericuhan aksi massa pada momentum Hari Pahlawan di Yogyakarta, 10 November 2026.
Dua posko tersebut memiliki fungsi berbeda. Posko pertama menerima laporan kehilangan barang, sedangkan posko kedua melayani pengaduan dugaan pelanggaran anggota kepolisian saat mengamankan aksi massa.
Plt. Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan pembukaan posko tersebut menyusul munculnya sejumlah informasi di media sosial mengenai masyarakat yang menanyakan keberadaan barang, termasuk sepeda motor, setelah kericuhan.
“Memang di medsos ada yang menanyakan sepeda motor dan lain-lain, kami membuka posko pengaduan di Mapolda DIY untuk masyarakat yang merasa kehilangan barang atau apa pun itu,” katanya di Sleman, Jumat (13/11/2026), dilansir Antara.
Posko pengaduan kehilangan barang berada di Mapolda DIY. Kepolisian akan membantu menelusuri keberadaan barang yang dilaporkan hilang oleh masyarakat.
“Silakan, kami tunggu di Mapolda DIY, silakan laporkan. Untuk barang bukti seperti sepeda motor dan lain-lain bisa langsung ke Direktorat Kriminal Umum,” ujarnya.
Polda DIY juga telah mengembalikan sebanyak 67 unit sepeda motor yang sebelumnya diamankan pascaaksi unjuk rasa pada 10 November 2026 kepada pemilik masing-masing.
“Sebanyak 67 unit sepeda motor sudah diserahkan kembali secara keseluruhan. Kami berupaya memastikan proses ini berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan kendaraannya,” katanya.
Selain pengaduan kehilangan barang, Polda DIY membuka posko bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran anggota kepolisian saat pengamanan aksi massa.
Novita mengatakan posko pengaduan tersebut dibuka oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda DIY untuk menerima laporan dugaan kekerasan maupun pelanggaran lain yang dilakukan anggota Polri.
“Kemudian ada aduan untuk kekerasan anggota Polri. Kabid Propam membuka posko aduan juga di Bidpropam Polda DIY untuk pelanggaran-pelanggaran anggota Polri,” ujarnya.
Ia menegaskan dua posko tersebut memiliki fungsi berbeda, yakni menindaklanjuti laporan kehilangan barang yang belum diketahui keberadaannya serta menerima laporan dugaan pelanggaran anggota Polri saat pengamanan unjuk rasa pada 10 November 2026.
“Ada dua posko, satu untuk pelanggaran anggota Polri, satu untuk mencari barang bukti yang tidak tahu keberadaannya pada tanggal 10 November,” katanya.

Leave a Reply