UMK Boyolali 2027 Menunggu Arahan Pusat, KSPN Tetap Dorong Rp3,5 Juta

UMK Boyolali 2027 Menunggu Arahan Pusat, KSPN Tetap Dorong Rp3,5 Juta
Ilustrasi upah pekerja. (Freepik.com)

Medianusantara.site, BOYOLALI — Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Diskopnaker) Boyolali akan menunggu arahan pemerintah pusat soal pembahasan besaran Upah Minimum Kerja (UMK) pada 2027. Walaupun begitu, mereka telah mengadakan rapat dewan pengupahan kabupaten perdana pada Jumat (13/11/2026).

Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek Diskopnaker Boyolali, Agus Setyo Winarno, mengatakan UMK 2027 mengacu pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober.

Dalam rapat dewan pengupahan perdana disepakati pembahasan selanjutnya soal UMK Boyolali 2027 akan dibahas usai terdapat arahan pemerintah pusat terlebih terdapat turunan UU Nomor 27 Tahun 2026.

“Perlu diketahui, UMK harus lebih tinggi dibanding UMP,” kata dia.

Dalam pasal 139 UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Agus menjelaskan upah minimum dapat dihitung dengan formula penghitungan upah minimum dengan indeks tertentu atau kebutuhan hidup layak.

Untuk skema penghitungan dengan indeks tertentu, nilai alfa ditentukan oleh Dewan Pengupahan mulai dari 0,5-1 dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, dan faktor lainnya yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

“Formula UMK 2027 yaitu UMK saat ini ditambah nilai penyesuaian UMK,” jelasnya.

Nilai penyesuaian UMK 2027 dihitung dari Inflasi ditambahkan hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dan alfa lalu dikali UMK 2026.

“Untuk hasil survei kehidupan layak disampaikan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik yaitu BPS, kepada dewan pengupahan daerah sebagai salah satu dasar menyusun rekomendasi penetapan besaran upah minimum,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Konferensi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Boyolali, Wahono, mengatakan KSPN Boyolali akan tetap mengusulkan UMK Boyolali 2027 sesuai besaran survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai survei mereka yaitu Rp3.577.741.

Dalam UU 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, ia mengatakan UMK diusulkan dengan dua cara yaitu formula dan KHL.

“Rapat dewan pengupahan Jumat kemarin akhirnya menunggu aturan turunan dari UU 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ini tugas pemerintah pusat untuk menyegerakan formula upah,” kata dia.

Wahono menjelaskan KSPN Boyolali menegaskan memilih jalur KHL dibanding perhitungan formula. Menurutnya, UMK Boyolali 2027 dengan survei kebutuhan hidup layak dapat mengurangi disparitas upah antardaerah.

“Buruh dengan UMK sekarang, sesuai survei saya, mereka harus nyambi sambil ngojek, jualan, bertani, dan sebagainya. Jadi mereka mencari penghasilan tambahan dari gaji,” kata dia.

Leave a Reply