Medianusantara.site, JAKARTA — Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan pemerintah tidak mengeluarkan izin usaha pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Meskipun sebagian wilayah perairan di sekitarnya masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Pemerintah menegaskan bahwa penetapan wilayah tersebut tidak mengubah status kawasan konservasi maupun membuka peluang eksploitasi tambang di habitat terakhir Badak Jawa.
Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Muhamad Hidayat, mengatakan hingga 18 November 2026, pemerintah belum menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di kawasan TNUK maupun menerbitkan izin pertambangan di perairan sekitarnya.
“Yang masuk WUP hanya sebagian perairan laut di sekitarnya, belum ada satu pun izin tambang yang terbit. Penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi,” ujar Hidayat melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan, pencantuman sebagian wilayah perairan dalam WUP berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/2026 hanya berkaitan dengan perencanaan dan tata kelola potensi sumber daya mineral. Penetapan tersebut bukan merupakan persetujuan untuk melakukan kegiatan eksplorasi ataupun eksploitasi pertambangan.
Menurut Hidayat, kegiatan pertambangan tetap harus melewati sejumlah tahapan perizinan dan evaluasi, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) serta persetujuan lingkungan.
“Peta potensi geologi tidak otomatis menjadi tambang karena wajib melewati evaluasi ketat pemerintah terkait kesesuaian tata ruang, PKKPRL, dan persetujuan lingkungan,” ujarnya.
Hidayat juga menyebut bahwa sebagian perairan di sekitar TNUK telah masuk dalam peta WUP yang dipublikasikan sejak 2017. Namun, hingga kini pemerintah belum menerbitkan satu pun izin pertambangan di wilayah tersebut.
Pemerintah, lanjutnya, tetap menempatkan perlindungan ekosistem TNUK sebagai prioritas, terutama karena kawasan tersebut merupakan habitat utama Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang populasinya diperkirakan kurang dari 100 ekor dan berstatus terancam punah.
TNUK memiliki nilai konservasi internasional karena menjadi habitat terakhir Badak Jawa di alam liar. Kawasan yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten, tersebut juga telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Alam Dunia UNESCO pada 1991, dengan kekayaan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, proses geologi, dan keanekaragaman hayatinya.
Hidayat mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mempertahankan kawasan konservasi dan melindungi keberlangsungan hidup satwa langka tersebut.
“Pada 2025, kawasan ini meraih penghargaan penegakan hukum lingkungan Asia dari UN Environment Programme. Presiden Prabowo menjadikan konservasi badak Jawa sebagai mandatnya,” kata Hidayat.
Dia juga menyinggung keputusan pemerintah mencabut empat izin pertambangan yang dinilai mengancam kawasan konservasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan sikap pemerintah dalam menjaga kawasan dengan nilai ekologis tinggi.
“Presiden juga sudah menunjukkan sikap di Raja Ampat, ketika pemerintah mencabut empat izin tambang yang mengancam kawasan konservasi. Bagi warga Banten dan dunia, pesannya tegas, yaitu negara menjaga habitat utama Badak Jawa untuk anak cucu,” tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah belum memiliki rencana teknis untuk memindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Hidayat menegaskan bahwa penguatan perlindungan habitat utama tetap menjadi pendekatan pemerintah saat ini.
Wacana penyiapan habitat kedua bagi Badak Jawa sebelumnya berkaitan dengan sejumlah risiko bencana yang mengancam kawasan Ujung Kulon, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga aktivitas vulkanik. Namun, kajian tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan untuk merelokasi populasi badak yang tersisa.
“Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa kajian habitat kedua Badak Jawa berangkat dari risiko gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik. Kajian itu sepenuhnya ditujukan untuk menjaga kelestarian Badak Jawa,” tandasnya.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Pemerintah Tegaskan Ujung Kulon Bebas Izin Tambang

Leave a Reply