Medianusantara.site, SOLO — Anggota DPRD Kota Solo menggelar reses masa sidang II tahun 2026 pada Sabtu–Minggu (7–8/3/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema Akselerasi Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal dan Tata Kota Cerdas Hijau.
Melalui kegiatan reses ini, para legislator turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat.
Salah satunya dilakukan Anggota DPRD Solo dari Dapil I, Baruna Wasita Aji. Ia menggelar reses di Dalem Mloyosuman, Baluwarti, yang dihadiri sekitar 400 warga.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah usulan. Di antaranya permintaan bantuan meja dan kursi untuk Posyandu, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan televisi, sound system, hingga penyelesaian finishing bangunan bale warga agar bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Warga juga mengeluhkan kondisi sumur yang diduga tercemar bakteri akibat rembesan septic tank.
Kebijakan Pemkot Disebut Berubah
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Baruna menyatakan akan berupaya mencarikan solusi. Namun ia juga mengingatkan adanya perubahan dinamika politik di Kota Solo yang berdampak pada kebijakan pemerintah daerah.
“Nanti saya akan cek wilayah. Memang saat ini kondisionalnya, ini bukan karena like dan dislike ya, tapi saya harus matur, karena ada perubahan dinamika politik di wilayah Solo, kebijakan-kebijakannya juga berubah. Jadi sangat berubah drastis,” ungkap dia.
Menurut Baruna, salah satu perubahan yang dirasakan adalah tidak adanya lagi dana hibah seperti sebelumnya.
“Jadi kemarin kan yang tidak masuk di Musrenbangkel itu bisa dimasukkan dana hibah. Tapi karena yang sekarang baru, jadi tidak ada dana hibah. Besok jangan keliru lagi pokoknya,” pesan dia.
Meski demikian, Baruna menegaskan pihaknya tetap berupaya agar berbagai usulan warga dapat direalisasikan.
“Enggak apa-apa, karena memang ada perubahan seperti itu. Bapak Ibu jangan khawatir, nanti akan coba kita siasati,” tegas legislator dari PDIP tersebut.
Sebagai bentuk komitmen, Baruna bahkan berinisiatif membantu sebagian kebutuhan warga menggunakan dana pribadi, salah satunya untuk pengadaan meja dan kursi Posyandu.
“Kalau untuk kursi dan meja coba saya tangani sendiri, tidak usah nunggu APBD,” tutur dia.
RTLH Baluwarti Terkendala Status Tanah
Sementara itu, terkait program RTLH di kawasan Baluwarti, Baruna mengakui persoalannya cukup kompleks. Sebab salah satu syarat penerima bantuan RTLH adalah kepemilikan sertifikat hak milik.
Padahal, banyak rumah dan tanah di kawasan Baluwarti berstatus milik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
“Kasuistik untuk Baluwarti memang kalau dari APBD atau APBN itu tidak bisa. Karena salah satu syaratnya harus punya sertifikat. Tapi kemarin, bismillah ya, kita perjuangkan bahwa nanti RTLH kita coba mencari CSR yang syarat harus punya sertifikat, coba kita hilangkan,” tutur dia.
Baruna menambahkan upaya tersebut sedang diperjuangkan oleh Fraksi PDIP DPRD Solo agar bantuan RTLH tetap dapat menjangkau masyarakat Baluwarti.
“Fraksi PDIP pure memperjuangkan, semoga terealisasi. Bismillah, seandainya sudah clear semua dan bisa, jangan lupa loh ya. Wes ta, penak-penak,” pesan dia.
Leave a Reply