Medianusantara.site, SOLO — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Solo menjalankan delapan program untuk mendongkrak Indeks Kota Toleran (IKT) pada 2026. Delapan program itu mulai dari merumuskan Perwali hingga pemetaan daerah rawan konflik.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Solo Agus Santoso menjelaskan program Pemkot Solo untuk meningkatkan IKT 2026, yakni penyusunan dokumen Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.
Kemudian pembentukan pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Solo, penguatan edukasi keberagaman di sekolah-sekolah di tingkat SMP dan SMA se-Kota Solo, penguatan kelembagaan melalui fasilitasi hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pondok pesantren, dan lembaga keagamaan.
Berikutnya dekorasi ornamen hari raya keagamaan di sepanjang Jl Jenderal Sudirman, halaman Balai Kota Solo, dan area Pasar Gede Hardjonagoro, dan pembentukan seksi kerukunan antarumat beragama di tingkat RT/RW dalam menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B/400.10.3.1/2675 tentang Pemberitahuan Pemilihan Pengurus RT/RW, Kelompok PKK RT/RW dan Karang Taruna Kelurahan.
“Kami juga melaksanakan kajian mengenai pemetaan daerah rawan konflik serta menjalankan program Rumah Ibadah Beri Solusi yang bertujuan mendorong tempat ibadah bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan umat,” kata dia kepada Espos melalui Whatsapp, Jumat (22/5/2026) siang.
Sebelumnya, Kota Solo tidak masuk dalam 10 besar kota dengan skor tertinggi dalam IKT 2025. Namun Solo meraih penghargaan sebagai kota zona mapan dalam pemajuan toleransi.
IKT merupakan studi dan pemeringkatan tahunan yang dirilis oleh Setara Institute untuk mengukur tingkat toleransi kota-kota di Indonesia. Setara Institute merilis IKT 2025 di Jakarta pada Rabu (22/4/2026). Acara tersebut dapat disaksikan melalui kanal YouTube Setara Institute.
Instrumen Pembelajaran Kolektif
Setara Institute melalui konten video presentasi menjelaskan tidak hanya memberikan penghargaan kepada 10 kota dengan IKT tertinggi pada 2025, tetapi juga memberikan penghargaan kepada 15 kota dalam kategori tertentu pada IKT 2025.
Pendekatan tersebut dilandasi prinsip bahwa studi IKT bukan sekadar alat pemeringkatan, melainkan instrumen pembelajaran kolektif bagi kota-kota di Indonesia. IKT tidak hanya mengukur posisi, tetapi juga proses. Setiap kota, terlepas dari posisinya dalam peringkat, memiliki peran strategis dalam membentuk lanskap toleransi nasional.
Kota Solo bersama Kota Manado dan Kota Banjarmasin meraih penghargaan untuk kategori kota zona mapan. Zona mapan merupakan kelompok peringkat 20 besar kota dengan skor toleransi tertinggi.
Meskipun belum berada di posisi 10 teratas, kota-kota tersebut menunjukkan berbagai upaya konsisten dalam memperbaiki tata kelola keberagaman, memperkuat ruang hidup inklusif, serta menjaga ruang kebinekaan tetap hidup meskipun dihadapkan pada tantangan sosial, politik, dan kultural yang tidak ringan.
Kota Manado dinilai memiliki kekuatan dalam dukungan anggaran pemajuan toleransi. Sementara itu, Kota Solo dan Banjarmasin memiliki kekuatan regulasi pemajuan toleransi melalui peraturan daerah (Perda), yakni Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat serta Perda Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat.
Solo, Manado, dan Banjarmasin dinilai memiliki modal sosial untuk melangkah lebih progresif dengan memperkuat konsistensi kebijakan, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta memastikan jaminan hak-hak masyarakat, terutama kelompok minoritas. Kota-kota tersebut dinilai berpeluang menjadi simpul pertumbuhan toleransi baru dalam lanskap perkotaan di Indonesia.
Leave a Reply