Kado Spesial Hari Jadi, Sukoharjo Raih Opini WTP 11 Kali Berturut-turut dari BPK

Medianusantara.site, SUKOHARJO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mendapat kado spesial menjelang Hari Jadi ke-80 kabupaten tersebut pada Juli mendatang. Pemkab Sukoharjo sukses mempertahankan penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut sejak 2016. 

Acara penyerahan penghargaan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) itu dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, Kamis (11/6/2026). Penghargaan opini WTP diterima oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani didampingi Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto.

Selain Sukoharjo, BPK Jawa Tengah juga menyerahkan penghargaan opini WTP untuk daerah lain di Soloraya. Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, mengatakan capaian itu membuktikan kinerja, komitmen dan profesionalitas masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.

“Alhamdulillah, Pemkab Sukoharjo kembali meraih penghargaan predikat opini WTP 11 kali berturut-turut,” kata dia, Kamis. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya, memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Bupati Etik berharap setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Sukoharjo bekerja keras dalam mengelola keuangan daerah dan aset daerah pada masa mendatang. Laporan keuangan harus disusun secara detail dan jelas sehingga Pemkab Sukoharjo bisa kembali mempertahankan penghargaan opini WTP pada 2027.

“Penghargaan opini WTP menjadi pelecut dan memotivasi setiap OPD di Pemkab Sukoharjo untuk bekerja keras dalam memastikan tata kelola keuangan daerah,” ujar dia. 

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo, Richard Tri Handoko, mengatakan salah satu kunci keberhasilan dalam meraih opini WTP adalah adaptif dalam menjalankan sistem tata kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. 

Opini diberikan berdasarkan beberapa kriteria, meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Opini WTP membuktikan kesesuaian aturan, transparansi data, serta akuntabilitas. Penyusunan laporan keuangan telah mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku,” ujar dia.