Medianusantara.site, KARANGANYAR — Praktik politik uang berupa bagi-bagi amplop dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) dinilai menjadi salah satu penyebab lahirnya kepemimpinan yang minim kualitas. Kebiasaan yang kerap dianggap lumrah itu dinilai perlu dihentikan demi menjaga masa depan desa.
Kesadaran tersebut mendorong sejumlah tokoh masyarakat Desa Suruh Kalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, menggelar Rembug Tokoh Desa Suruh Kalang sekaligus mendeklarasikan Forum Suruh Kalang Bermartabat pada Rabu (10/6/2026) malam.
Forum tersebut dibentuk untuk mencegah berlanjutnya praktik politik uang dalam Pilkades sekaligus menjadi wadah edukasi masyarakat mengenai pentingnya demokrasi yang sehat di tingkat desa.
Pilkades Kerap Diwarnai Politik Uang
Salah satu tokoh masyarakat Desa Suruh Kalang sekaligus penggagas forum, Marsono, mengatakan hampir setiap kontestasi Pilkades selalu diwarnai praktik jual beli suara.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat masyarakat tidak lagi memilih pemimpin berdasarkan kualitas, rekam jejak, integritas, maupun komitmen pelayanan, melainkan berdasarkan besarnya uang yang diterima.
“Selama ini Pilkades selalu diwarnai jual beli suara alias sebar amplop. Akibatnya warga hanya mendapat pilihan pemimpin berdasarkan uang, bukan berdasarkan kecakapan, integritas, komitmen pelayanan, maupun rekam jejaknya,” kata Marsono saat dikonfirmasi Espos, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai praktik tersebut berdampak panjang terhadap kualitas kepemimpinan desa.
“Sehingga ketika mereka mengeluhkan pembangunan yang tertinggal, hanya bisa sambat [mengeluh]. Sebab yang milih juga warga sendiri karena amplop,” tambahnya.
Marsono menegaskan politik uang bukan sekadar pelanggaran demokrasi, tetapi juga bentuk degradasi moral yang merendahkan martabat masyarakat.
“Ketika suara rakyat bisa dibeli, maka martabat rakyat ikut direndahkan. Demokrasi berubah menjadi transaksi. Padahal memilih pemimpin adalah tanggung jawab moral untuk menentukan masa depan desa,” ujarnya.
Edukasi Warga Tanpa Konfrontasi
Marsono menjelaskan forum tersebut tidak akan menggunakan pendekatan konfrontatif dalam melawan politik uang. Sebaliknya, mereka memilih jalur edukasi dan pendekatan budaya untuk membangun kesadaran masyarakat.
“Kami ingin memberantas praktik amplop dengan jalan penyadaran, bukan konfrontasi. Warga diedukasi secara pelan, halus, dan berbudaya. Kesadaran yang tumbuh dari hati akan jauh lebih kuat daripada paksaan,” katanya.
Menurut dia, Forum Suruh Kalang Bermartabat diharapkan menjadi sarana menyatukan gerakan moral melawan praktik suap dalam Pilkades sekaligus laboratorium pendidikan demokrasi di tingkat desa.
“Kalau kita ingin desa maju, maka yang pertama harus berubah adalah cara kita memilih pemimpin. Desa yang bermartabat hanya bisa lahir dari warga yang bermartabat. Warga yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diiming-imingi, dan berani menentukan pilihan berdasarkan hati nurani,” pungkasnya.
Leave a Reply