Medianusantara.site, KARANGANYAR — Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah memperkuat penemuan kasus tuberkulosis (TBC) secara aktif atau Active Case Finding (ACF). Upaya tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan sekaligus memutus rantai penularan TBC di masyarakat.
Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ACF TBC di Hotel Anaya Azana, Karangpandan, Karanganyar, Senin-Rabu (28-30/9/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Bupati Karanganyar Rober Christanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno, serta jajaran kementerian dan dinas kesehatan.
Dalam kegiatan tersebut, Wamenkes Benjamin menekankan penanggulangan TBC tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan terhadap pasien yang sudah terdiagnosis. Pemerintah daerah perlu aktif menemukan orang yang terpapar, terutama mereka yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC.
Menurut Benjamin, penemuan kasus harus difokuskan pada kelompok berisiko, bukan dilakukan secara acak. Dia mengibaratkan strategi tersebut seperti “memancing di kolam”, yakni mencari kasus di lingkungan yang memiliki faktor risiko.
“Kontak erat serumah yang diperiksa,” kata Benjamin saat memberikan paparan dalam kegiatan tersebut.
Dia menjelaskan seseorang yang terpapar kuman TBC tidak selalu langsung mengalami gejala. Kuman tersebut dapat berada dalam kondisi laten dan berkembang menjadi penyakit aktif beberapa waktu kemudian. Karena itu, selain menemukan dan mengobati pasien, pemerintah juga mendorong pemberian terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) kepada kontak erat yang memenuhi kriteria.
Benjamin menyebut pemberian TPT masih perlu diperkuat dalam program penanggulangan TBC di Indonesia. “Kalau ini tidak jalan, ya orang tertular,” ujarnya.
Dalam paparannya, Benjamin menyebut penemuan kasus TBC di Indonesia menunjukkan perkembangan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pada 2020-2021, kasus TBC yang berhasil ditemukan berada di kisaran 46%-48%. Angka tersebut kemudian meningkat hingga sekitar 80%. “Artinya seluruh dinas kita telah bekerja. Makanya dari 46 naik ke 80%,” katanya.
Untuk Jawa Tengah, Benjamin menyebut angka notifikasi kasus TBC mencapai sekitar 83,9%. Sementara itu, Jawa Barat disebut mampu mencapai sekitar 96,9%. Menurut dia, tingginya angka penemuan kasus tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan.
“Tidak perlu malu kalau ditemukan kasusnya banyak. Jangan malu, jangan takut. TBC ini bisa kita atasi kalau yang pertama kita bisa menemukan kasusnya,” kata Benjamin.
Dia menambahkan pasien yang ditemukan harus segera mendapatkan pengobatan agar tidak menjadi sumber penularan baru di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Untuk memperkuat penemuan kasus, Kementerian Kesehatan menyiapkan tambahan peralatan pemeriksaan. Benjamin menyebut Jawa Tengah yang sebelumnya memiliki sekitar 44 unit X-ray untuk mendukung skrining TBC akan mendapatkan tambahan sekitar 51 unit. Dengan demikian, jumlah peralatan tersebut diproyeksikan menjadi sekitar 92 unit.
Selain itu, pemerintah pusat menyiapkan X-ray bergerak (mobile) untuk puskesmas. Peralatan tersebut dapat digunakan untuk melakukan skrining lebih dekat dengan masyarakat, termasuk di posyandu dan kantor desa.
“Tujuannya untuk memperkuat layanan puskesmas sehingga puskesmas diagnosanya makin presisi,” ujarnya.
Kementerian Kesehatan juga menyiapkan tenaga radiografer untuk mendukung pemanfaatan peralatan tersebut. Benjamin menyebut pemerintah merekrut lebih dari 1.200 radiografer dengan pembiayaan dari pemerintah pusat. Selain X-ray, ribuan unit alat diagnostik juga disiapkan untuk didistribusikan ke puskesmas.
Benjamin menyebut Karanganyar menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan ACF. Dalam paparannya, dia menyebut telah ada 85 kali kegiatan skrining menggunakan X-ray di Karanganyar. Dia meminta kegiatan tersebut lebih diarahkan kepada kelompok berisiko, terutama kontak erat pasien TBC.
Dia juga meminta kepala daerah turun langsung memantau pelaksanaan skrining di lapangan. Menurut dia, keterlibatan kepala daerah diperlukan agar pelaksanaan program tidak berhenti pada administrasi dan pelaporan.
Selain penanganan TBC, Benjamin memaparkan sejumlah program pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan, termasuk renovasi dan pembangunan puskesmas serta rumah sakit umum daerah (RSUD).
Pemerintah berencana merenovasi puskesmas secara bertahap dan membangun fasilitas baru di wilayah yang belum memilikinya. Untuk pembangunan puskesmas baru, pemerintah pusat menetapkan kebutuhan lahan minimal sekitar 2.400 meter persegi.
Pemerintah juga melanjutkan pembangunan dan renovasi RSUD di berbagai daerah, termasuk di Papua. Benjamin mengatakan pembangunan fasilitas kesehatan relatif lebih cepat dibandingkan penyediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, khususnya dokter spesialis.
“Dalam waktu dua tahun, rumah sakitnya sudah jadi semua. SDM-nya susah. Ternyata membikin dokter ahli dan menyiapkan dokter ahli dengan keahlian khusus itu lebih sulit daripada membangun,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan Monev ACF TBC di Karanganyar juga ditandai dengan penyerahan simbolis alat diagnostik NPOC kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, deklarasi Desa Siaga TBC, serta penyerahan cendera mata kepada Wamenkes dan Wamendagri.
Wamendagri Soroti Capaian SPM TBC di Jawa Tengah
Sementara itu, Wamendagri Akhmad Wiyagus menyoroti capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan, khususnya pelayanan TBC di Jawa Tengah. Dia menyebut capaian SPM TBC di provinsi tersebut baru sekitar 29%. Namun, capaian antardaerah masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar.
“Ketimpangannya masih cukup tinggi. Ada yang sudah 100% seperti Pekalongan, kemudian Semarang di atas 80%, tapi ada juga yang masih 0%,” kata Wiyagus.
Menurut dia, capaian 0% tidak serta-merta menunjukkan daerah tersebut tidak melakukan penanganan TBC. Angka tersebut bisa saja disebabkan persoalan pelaporan. Meski demikian, pemerintah daerah diminta memastikan seluruh kegiatan tercatat dalam sistem agar data yang tersedia sesuai dengan kondisi di lapangan.
Wiyagus menekankan sejumlah tahapan yang perlu diperkuat dalam penanganan TBC, mulai dari penemuan kasus, integrasi data, pengobatan, pelacakan kontak erat, hingga pemberian TPT.
“Jangan sampai capaian temu kontak eratnya bagus, dibiarkan. Tiga bulan sudah liar ke mana-mana. Akan menularkan lagi ke mana-mana sehingga tidak akan selesai-selesai masalah ini,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga mendeklarasikan Desa Siaga TBC. Program ini melibatkan berbagai unsur di tingkat desa, mulai dari kepala desa, kader TBC, Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT/RW, posyandu, PKK, hingga masyarakat.
Wiyagus menyebut pendekatan berbasis desa diperlukan karena penanganan TBC tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. “Desa siaga adalah salah satu solusi,” katanya.
Dia mengatakan baru sebagian desa di Jawa Tengah yang mendeklarasikan Desa Siaga TBC. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperluas program tersebut sekaligus memastikan ada kegiatan nyata setelah deklarasi.
Pemerintah pusat, kata Wiyagus, akan memantau perkembangan program secara berkala, terutama terkait pemberian TPT kepada kontak erat pasien TBC.
“Kami tinggal mengecek saja progresnya seperti apa. Mungkin dua minggu sekali, sebulan sekali,” ujarnya.
Wiyagus menambahkan penanggulangan TBC membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Kementerian Kesehatan berperan dalam pembinaan teknis medis, sedangkan Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah menjalankan kewenangan pelayanan dasar sesuai ketentuan.
Dia juga menyebut pengalaman penanganan Covid-19 menjadi salah satu pembelajaran bahwa persoalan kesehatan berskala besar tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja.
Menurut Wiyagus, pemerintah pusat akan memberikan perhatian lebih terhadap Pulau Jawa dalam percepatan penanggulangan TBC karena wilayah tersebut menyumbang jumlah kasus yang besar secara nasional. Percepatan penanganan di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur diharapkan dapat mendukung pengendalian TBC secara nasional.

Leave a Reply