Medianusantara.site, SEMARANG – Enam perempuan diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah direkrut dengan iming-iming pekerjaan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Mereka justru ditampung di sebuah hotel dan diduga dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) melalui aplikasi kencan. Dua di antaranya masih berusia 17 tahun.
Satreskrim Polres Semarang mengungkap kasus tersebut dalam rangkaian Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) periode Oktober hingga awal November 2026. Polisi mengamankan seorang pria berinisial F, 35, warga Kota Bogor, Jawa Barat, yang diduga menjadi perekrut sekaligus pengelola aktivitas para korban.
Pengungkapan kasus itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Condrowulan Polres Semarang, Jumat (20/11/2026) siang. Konferensi pers dipimpin Kasatreskrim Polres Semarang AKP Gidion Karo Sekali.
Berdasarkan hasil penyidikan, polisi mengungkap perkara tersebut pada Senin (16/11/2026). Keenam korban berasal dari Kota Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Para perempuan itu awalnya dijanjikan akan dicarikan pekerjaan di wilayah Kabupaten Semarang. Namun, setelah tiba di lokasi, mereka justru diduga ditampung dan diarahkan untuk melayani pelanggan melalui aplikasi.
Dari enam korban, dua orang masih berusia 17 tahun. Sementara empat korban lainnya berusia 18 hingga 21 tahun.
Kasatreskrim Polres Semarang AKP Gidion mengatakan tersangka diduga mengatur aktivitas para korban melalui sebuah grup WhatsApp. Pelanggan diperoleh melalui aplikasi kencan dengan tarif berkisar Rp250.000 hingga Rp400.000 untuk setiap transaksi.
Praktik tersebut diduga telah berjalan selama sekitar satu setengah bulan. Uang hasil transaksi kemudian diserahkan kepada tersangka untuk mengelola berbagai kebutuhan, mulai dari sewa hotel, makan, laundry pakaian, hingga keperluan lainnya.
Para korban juga dijanjikan bayaran Rp5 juta hingga Rp10 juta, ditambah bonus Rp2 juta. Namun, pembayaran tersebut disertai ketentuan jumlah pelanggan yang harus dilayani.
“Para korban diduga direkrut dengan iming-iming akan diberikan pekerjaan di wilayah Kabupaten Semarang. Namun, setelah tiba di sini, mereka justru ditampung dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi. Dalam perkara ini, terdapat dua korban yang masih berusia 17 tahun,” jelas AKP Gidion.
Dia menegaskan polisi menangani perkara tersebut secara serius dan masih melengkapi proses penyidikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersangka sesuai ketentuan hukum.
Dalam pengungkapan kasus itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu buku catatan, dua sepeda motor Honda Beat, dua stel pakaian, serta sembilan telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Selain proses hukum, polisi berkoordinasi dengan Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang untuk memberikan pendampingan kepada para korban.
Keenam perempuan tersebut telah diserahkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada Rabu (18/11/2026).
Plt. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Supriyanah, mengatakan pendampingan terhadap korban tidak boleh berhenti setelah mereka dikembalikan kepada keluarga. Dukungan keluarga dan lingkungan diperlukan agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman.
“Penanganan korban tidak hanya berhenti pada proses penyerahan kepada keluarga. Pendampingan dan perhatian dari keluarga maupun lingkungan sangat diperlukan agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan memperoleh dukungan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang, Dewanto Leksono Widagdo, mengatakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama korban yang masih di bawah umur, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Dia mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas dan berpotensi menjadi modus eksploitasi.
“Kami mendukung koordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait agar korban, khususnya yang masih berusia anak, memperoleh pendampingan dan perlindungan yang diperlukan. Kami juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas dan berpotensi menjebak,” ungkapnya.
Atas perbuatannya, tersangka F disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO atau Pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ancaman pidana tersebut dapat diperberat sepertiga apabila tindak pidana dilakukan terhadap anak.

Leave a Reply