Terjerat Kasus TPPO di Solo, Dua Remaja Sukabumi Dibayar Rp5,5 Juta per Bulan

Terjerat Kasus TPPO di Solo, Dua Remaja Sukabumi Dibayar Rp5,5 Juta per Bulan
Kasatres PPA-PPO Polresta Solo, Kompol Ratna Karlina Sari (kedua dari kanan) saat konferensi pers, Jumat (20/11/2026).

Medianusantara.site, SOLO—Dua perempuan di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus prostitusi di Kota Solo menerima bayaran Rp5,5 juta per bulan. Sementara itu, operator aplikasi hijau yang digunakan untuk menawarkan jasa korban mendapat honor Rp50.000 untuk setiap pelanggan.

Kedua korban berinisial LS dan NPR. Mereka masih berusia 17 tahun dan berasal dari Sukabumi, Jawa Barat.

Kasatres PPA-PPO Polresta Solo, Kompol Ratna Karlina Sari, mengatakan kedua korban menerima bayaran bulanan selama menjalani praktik prostitusi yang dikelola seorang muncikari.

“Korban digaji per bulan Rp5,5 juta. Untuk operator yang menggunakan aplikasi hijau, honornya Rp50.000 per pelanggan,” ungkap Ratna, Sabtu (21/11/2026).

Terkait pelanggan yang menggunakan jasa kedua korban, Ratna mengatakan polisi belum melakukan penelusuran lebih lanjut untuk meminta keterangan mereka sebagai saksi.

Hal itu lantaran pelanggan tidak meninggalkan identitas berupa KTP. Lokasi praktik prostitusi juga dilakukan di kamar indekos yang telah disewa oleh tersangka muncikari.

“Lokasi indekosnya sudah disewa oleh tersangka. Jadi pelanggan langsung masuk ke kamar yang sudah disewa muncikarinya,” jelasnya.

Ratna menjelaskan penanganan perkara tersebut telah memasuki tahap I, yakni pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Solo. Sementara itu, tersangka telah dititipkan di Rutan Kelas I Solo.

Adapun kedua korban saat ini mendapatkan pendampingan dan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Penanganan kedua korban perempuan dalam kasus muncikari tersebut dititipkan di Dinas Sosial Solo.

Polresta Solo Gencarkan Pencegahan TPPO

Selain menangani perkara tersebut, Polresta Solo juga meningkatkan upaya pencegahan TPPO melalui penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut antara lain dilaksanakan di SMK Negeri 5 Solo dengan peserta 1.200 orang, SMA Negeri 4 Solo sebanyak 1.100 orang, Kantor Kelurahan Nusukan sebanyak 75 orang, Universitas Sahid (Usahid) 200 orang, serta Kecamatan Banjarsari sebanyak 50 orang.

Selain itu, polisi melakukan pendataan pekerja di tempat hiburan malam dan karaoke. Pengawasan juga dilakukan terhadap potensi pengangkutan korban TPPO di terminal maupun stasiun.

“Kami juga berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait agar ke depan bisa menyamakan persepsi dalam penanganan kasus TPPO,” katanya.

Ratna menambahkan pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi terkait TPPO dan pembuangan bayi melalui kegiatan di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun PKK.

Menurut dia, jajaran Bhabinkamtibmas turut berperan menginformasikan apabila terdapat kegiatan PKK atau kecamatan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Walaupun tidak diminta, kami tetap datang. Kami akan memberikan penyuluhan tentang TPPO, pembuangan bayi, dan semua hal penting lainnya,” tandas dia.

Diberitakan Espos sebelumnya, jajaran Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA/PPO) Polresta Solo membongkar tindak pidana perdagangan anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pekerja seks perempuan (PSP) dengan modus operandi menggunakan aplikasi hijau.

Sebanyak 14 tersangka ditangkap dalam kasus yang berlangsung selama sekitar 10 bulan terakhir di wilayah Soloraya tersebut.

Kasus ini melibatkan seorang muncikari dan 13 aplikator dari aplikasi hijau. Sementara itu, dua korban berinisial LS, 17, dan NPR, 17, berasal dari Sukabumi, Jawa Barat.

Kapolresta Solo AKBP Condro Sasongko menyampaikan penjelasan tersebut saat konferensi pers di Mapolresta Solo, Selasa (27/10/2026). 

Leave a Reply