Konflik Timur Tengah Rugikan 20 Maskapai hingga Rp900 Triliun

Konflik Timur Tengah Rugikan 20 Maskapai hingga Rp900 Triliun
Ilustrasi perang Iran vs AS dan Israel. (Image created by ChatGPT)

Medianusantara.site, MOSKOW — Ketegangan di kawasan Teluk Persia yang dipicu serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran menyebabkan kerugian hingga US$53 miliar atau setara hampir Rp900 triliun bagi 20 perusahaan penerbangan terbesar dunia.

Kerugian tersebut dihitung berdasarkan kalkulasi yang dilaporkan harian Financial Times. Laporan tersebut menyebut manajemen maskapai penerbangan terus memperingatkan dampak serius akibat meningkatnya harga minyak, gangguan operasional di bandara kawasan Teluk, serta penurunan permintaan penerbangan global.

Selain itu, dalam beberapa bulan ke depan penumpang juga berpotensi menghadapi kenaikan harga tiket pesawat, bahkan untuk rute yang tidak berkaitan langsung dengan Timur Tengah.

Hal ini terjadi karena maskapai berupaya menjaga pemasukan di tengah tekanan biaya operasional yang meningkat, terutama akibat lonjakan harga energi.

Ketegangan kawasan meningkat setelah pada 28 Februari Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan ke sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa.

Iran kemudian melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, Presiden Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake mengungkapkan pemerintahnya menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengizinkan dua jet tempur mendarat di Bandara Internasional Mattala.

Dalam pernyataannya di parlemen pada Jumat (20/3/2026), Dissanayake mengatakan pemerintah Sri Lanka menerima dua permintaan berbeda pada 26 Februari. Permintaan pertama berasal dari Iran yang meminta izin tiga kapal perang melakukan kunjungan persahabatan.

Permintaan kedua berasal dari Amerika Serikat yang meminta izin dua pesawat tempur yang ditempatkan di dekat Djibouti untuk mendarat di Bandara Internasional Mattala.

Pemerintah Sri Lanka menolak kedua permintaan tersebut demi menjaga sikap netral negara tersebut di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

Dissanayake menegaskan pemberian akses kepada salah satu pihak berpotensi menyeret Sri Lanka ke dalam konflik internasional serta membahayakan fasilitas strategis seperti Bandara Internasional Mattala dan Pelabuhan Kolombo.

Ia juga menegaskan negaranya tidak akan meninggalkan prinsip netralitas dalam menghadapi situasi konflik yang berkembang di kawasan.

Leave a Reply