Medianusantara.site, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat aliran uang kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengondisian audit Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pemalang. Dugaan tersebut kini tengah ditelusuri penyidik dalam dua perkara korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya dugaan aliran uang tersebut. Namun, KPK masih mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pengondisian temuan audit.
“Ada dugaan ke sana,” kata Budi di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2026), dilansir Antara.
Budi mengatakan penyidik masih menelusuri dugaan pengondisian yang dilakukan sejumlah pihak dalam dua perkara tersebut.
“Jadi, ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak,” ujarnya.
Terkait kemungkinan pemanggilan pihak-pihak di BPK RI sebagai saksi, Budi mengatakan KPK terlebih dahulu mendalami pembagian kewenangan antara BPK RI dan BPK Perwakilan dalam penanganan temuan audit.
“Nanti kita lihat apakah kewenangan dalam dropping (penghapusan, red.) suatu temuan audit ini berhenti di BPK Perwakilan atau kemudian ada kewenangan pusat dalam melakukan pengondisian temuan,” katanya.
Sebelumnya, pada 16 Oktober 2026, KPK mengungkap dugaan korupsi terkait pengondisian temuan audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Bupati Klaten berinisial HWI dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah berinisial ALH sebagai tersangka.
Selanjutnya, pada 11 November 2026, KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap ALH sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif berinisial AW.
KPK menduga terdapat praktik pengondisian temuan audit BPK di lingkungan Pemkab Pemalang. Karena itu, ALH diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang menjerat AW.

Leave a Reply