Medianusantara.site, SUKOHARJO — Dewan Pengupahan Sukoharjo segera menggelar pertemuan lanjutan untuk membahas usulan nominal Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027. Pembahasan dikebut karena usulan UMK harus disepakati dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dewan Pengupahan Sukoharjo telah menggelar pertemuan awal yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo pada Selasa (17/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyerap aspirasi melalui diskusi antara pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo.
Perwakilan serikat pekerja, Sigit Hastono, mengatakan penghitungan kenaikan upah mengacu pada tiga variabel, yakni laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dengan rentang alfa 0,5-1,0.
“Penghitungan upah arahnya menggunakan formula tiga variabel, yakni laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu dengan tentang alfa 0,5-1,0. Hal ini sesuai UU No 27/2026 tentang Pelindungan Pekerja,” kata Sigit, Kamis (19/11/2026).
Dalam waktu dekat, Dewan Pengupahan Sukoharjo akan kembali bertemu untuk membahas dan menyepakati satu angka usulan UMK 2027. Usulan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, sebelum diteruskan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kesulitan Samakan Persepsi
Sigit menyebut tantangan dalam pembahasan usulan UMK adalah menyamakan persepsi seluruh pihak. Menurutnya, serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah perlu menyepakati satu angka agar usulan yang disampaikan tidak berbeda-beda.
“Jangan sampai serikat pekerja memunculkan usulan nominal upah. Kemudian, pengusaha juga memunculkan usulan nominal upah yang berbeda. Jadi, harus satu angka yang disepakati serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Setelah disepakati, usulan UMK dari masing-masing kabupaten/kota akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dibahas Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah.
Sigit berharap usulan UMK 2027 sudah disepakati paling lambat 23 November 2026. Menurutnya, waktu pembahasan yang tersisa sangat terbatas.
“Paling tidak usulan nominal UMK 2027 sudah disepakati paling lambat pada 23 November 2026. Waktunya sangat mepet. Hanya tinggal empat hari lagi untuk membahas usulan nominal UMK 2027,” katanya.
Selain besaran kenaikan upah, sejumlah persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian serikat pekerja. Di antaranya, masih adanya perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan hari raya (THR), serta pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa kepastian waktu.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah agar perlindungan terhadap pekerja dapat berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disperinaker Sukoharjo, Hari Gunanto, mengatakan pembahasan usulan UMK 2027 masih menunggu pertemuan lanjutan Dewan Pengupahan Sukoharjo. Pemerintah daerah saat ini masih menjaring aspirasi dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan BPS Sukoharjo.
Sebagai informasi, UMK Sukoharjo 2026 ditetapkan sebesar Rp2,5 juta. Angka tersebut naik sekitar 5,96% atau Rp140.512 dibandingkan UMK tahun sebelumnya. Penghitungan kenaikan upah saat itu menggunakan nilai alfa 0,665.

Leave a Reply