Medianusantara.site, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan merotasi personel TNI dan Polri yang bertugas menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pergantian personel dilakukan di tengah operasi pemadaman yang berlangsung selama berbulan-bulan di sejumlah wilayah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan rotasi dilakukan untuk menjaga keberlangsungan penanganan karhutla di lapangan. Selain itu, personel tambahan dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) juga telah dikerahkan.
“Sudah, tadi juga disampaikan bahwa dari Kostrad juga diturunkan, dari Panglima TNI, ada rotasi, ada pergantian,” kata Dudung seusai menghadiri rapat terbatas terkait penanganan karhutla di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/10/2026).
Menurut Dudung, pergantian personel telah menjadi bagian dari pertimbangan pimpinan TNI dan Polri dalam menjalankan operasi pemadaman.
“Tentunya juga pasti ini sudah dipikirkan oleh para pimpinan-pimpinan, baik TNI maupun Kapolri,” tandas Dudung.
Pemadaman Karhutla Mengandalkan Operasi Darat
Di tengah upaya tersebut, pemerintah mengandalkan pemadaman dari darat untuk menangani titik api yang sulit dijangkau melalui udara. Asap tebal, kondisi medan, serta keberadaan satwa liar menjadi sejumlah kendala dalam penanganan karhutla, terutama di Kalimantan Tengah.
Dudung menjelaskan, operasi darat merupakan pemadaman yang dilakukan secara langsung dari permukaan tanah, bukan operasi militer.
“Operasi darat itu, ya pemadaman dari darat. Artinya, kan banyak daerah-daerah yang sulit terjangkau,” kata Dudung.
Dia mencontohkan kondisi di Kalimantan Tengah. Berdasarkan laporan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), keberadaan satwa liar di sejumlah kawasan menjadi salah satu tantangan bagi petugas untuk menjangkau lokasi kebakaran.
“Di Kalimantan Tengah, karena di situ ada satwanya, kemudian juga ada buaya, masih ada harimau, jadi itu sulit untuk dilakukan,” ujarnya.
Selain faktor keselamatan, keterjangkauan lokasi oleh kendaraan operasional, seperti mobil pemadam dan alat berat, turut menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pemadaman.
“Operasi bukan berarti operasi seperti militer, tetapi penanganannya melalui darat, itu saja,” kata Dudung.
Sebelumnya, pemerintah menyampaikan bahwa penanganan karhutla diprioritaskan di enam provinsi, dengan konsentrasi di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Operasi udara menggunakan helikopter tetap dilakukan, tetapi asap tebal menghambat upaya pemadaman dari udara.
Pemerintah juga mengupayakan mitigasi melalui koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Upaya pencegahan diperkuat dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Karhutla Sulit Dipadamkan dari Udara, Pemerintah Andalkan Operasi Darat“
Leave a Reply