Medianusantara.site, KLATEN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klaten mendorong Pemkab untuk terus menggenjot optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Meski mendorong peningkatan, DPRD menekankan agar upaya yang dilakukan tak sampai membebani masyarakat Kabupaten Bersinar.
Ketua DPRD Klaten, Edy Sasongko, menjelaskan capaian PAD Kabupaten Klaten menunjukkan tren positif. Pada Raperda APBD 2027 yang disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda APBD, Edy menjelaskan ada peningkatan PAD sebesar Rp10 miliar dari semula Rp589 miliar menjadi Rp600 miliar.
Meski ada peningkatan, Edy mendorong Pemkab untuk terus melakukan akselerasi peningkatan PAD masih harus terus dilakukan. Apalagi, transfer pusat ke daerah mengalami penurunan sebesar Rp162 miliar.
“Dalam rencana KUA PPAS itu, total pendapatan sebesar Rp2,7 triliun. Dalam perkembangannya, ternyata pendapatan tinggal Rp2,5 triliun [karena ada penurunan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat],” ungkap Edy.
Menurunnya, transfer keuangan daerah itu harus bisa ditindaklanjuti secara serius dengan terus mengoptimalkan pendapatan daerah dari berbagai sektor.
“Ini menjadi perhatian kami ke depan. Selain prioritas-prioritas belanja, PAD harus dibenahi serta dilakukan optimalisasi,” kata Edy.
Salah satu saran yang kerap disampaikan DPRD ke Pemkab yakni melakukan digitalisasi untuk menekan kebocoran PAD. “Bagaimana taping box itu ditempatkan di restoran, hotel, dan lain-lain. Itu juga menjadi rekomendasi kami agar pendapatan sekali lagi optimalisasi pendapatan bisa tercapai,” jelas Edy.
Edy mengapresiasi upaya optimalisasi yang sudah dilakukan Pemkab hingga ada peningkatan PAD sebesar Rp10 miliar. Optimalisasi pada sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) hingga pada beberapa sektor Pajak Hiburan turut mendongkrak peningkatan PAD Klaten.
Meski menekankan optimalisasi, DPRD memberi catatan agar tidak ada kenaikan pajak. Tujuannya, agar beban masyarakat tak bertambah. “Jadi kami tekankan hanya optimalisasi. Jadi misalkan ada potensi PAD sebesar Rp7 miliar kok baru bisa diraih Rp4 miliar. Potensi ini yang harus dicapai,” jelas Edy.
Dorongan agar Pemkab terus melakukan upaya optimalisasi PAD guna menyikapi turunnya nilai transfer keuangan daerah sebelumnya juga disampaikan sejumlah fraksi DPRD dalam pandangan umum persetujuan Raperda APBD 2027 menjadi Perda.
Salah satunya datang dari Fraksi Partai Gerindra. Meski mengapresiasi Pemkab strategi menentukan prioritas belanja di tengah menurunnya transfer keuangan daerah di APBD, Fraksi Gerindra mendorong Pemkab terus berupaya melakukan optimalisasi PAD. Upaya itu juga ditekankan agar tidak membebani masyarakat.
“Kami mendorong agar optimalisasi PAD melalui perluasan basis pajak, pengawasan digital serta peningkatan kontribusi BUMD dapat diimplementasikan secara terukur demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah ke depan,” jelas juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Suyatmi.

Leave a Reply