Medianusantara.site, KLATEN — Perum Bulog memastikan cadangan beras pemerintah tetap terjaga hingga kini memasuki musim kemarau dengan potensi ancaman El Nino. Bahkan, stok beras yang dikelola Bulog mencatatkan rekor dalam sejarah.
Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan stok beras saat ini sudah mencapai 5,4 juta ton. “Itu stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka,” kata Rizal saat ditemui wartawan seusai panen raya padi bersama Komisi IV DPR di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jumat (10/7/2026).
“Ini semua berkat kerja keras, kerja bersama dari mulai petani, kemudian PPL, Babinsa, Bhabinkamtibmas, sampai dengan pupuk dan lain sebagainya, pemerintah pusat hingga daerah, sehingga pencapaian ini bisa mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan,” lanjutnya.
Rizal berharap tren positif itu terus berlanjut sepanjang masa. Hal itu dimaksudkan agar swasembada pangan tetap terjaga dan tak ada lagi impor beras. Terkait serapan gabah melalui Bulog, Rizal menjelaskan saat ini sudah mencapai 3,2 juta ton atau sekitar 81 persen dari target yang dicanangkan pemerintah pada 2026 ini sebanyak 4 juta ton.
“Untuk 2026 masih ada lima bulan lagi. Estimasi kami untuk 4 juta ton itu tercapai di September,” kata Rizal. Gabah yang diserap Bulog dibeli sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen yakni Rp6.500 per kg. Rizal juga mengungkapkan Bulog terus mendampingi petani.
Daerah dengan serapan gabah tinggi, sebut Rizal, tertinggi dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung, NTB. Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, mengungkapkan Presiden telah menetapkan swasembada pangan sebagai agenda strategis nasional untuk memperkuat kedaulatan bangsa.
Ia menjelaskan pembangunan sektor pertanian harus dilakukan secara terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, hingga jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
“Bagi Komisi IV DPR, keberhasilan swasembada pangan harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Sebab petani yang sejahtera adalah kunci terwujudnya pertanian yang kuat dan kedaulatan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang paling dilindungi,” kata Titiek.
Leave a Reply